Menolak Pemakaman Kasus Corona Hukumnya Haram, Berikut Penjelasan Dari Majelis Ulama Indonesia

0
1169
Lahan milik Perhutani yang akan dijadikam pemakaman jenazah pasien corona (Foto: Enggran Eko Budianto)

Mojokerto,(GerakJatim.com) – Lahan Perhutani di Kabupaten Mojokerto disiapkan menjadi salah satu pemakaman khusus jenazah kasus COVID-19 di Jatim yang ditolak warga. Kendati begitu, masyarakat diminta tidak menolak pemakaman jenazah penderita corona di pemakaman umum tempat tinggal pasien. Karena menolak pemakaman hukumnya haram.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto Ahmad Saifudin Zuhri. Menurut dia, Islam mengajarkan agar umatnya lebih mengutamakan menghindari bahaya daripada mengejar pahala.

Oleh sebab itu, kata Kiai Zuhri, pemulasaraan jenazah kasus COVID-19 sebaiknya dilakukan oleh tim medis yang memakai baju Alat Perlindungan Diri (APD) memadai. Begitu pula dalam proses pemakamannya.

“Memulasarakan, menyalati dan memakamkan jenazah mengandung pahala. Kalau pahala itu beriringan dengan bahaya risiko penularan virus Corona, maka saya sepakat jenazah Corona ditangani orang-orang tertentu dengan peralatan memadai,” kata Kiai Zuhri saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (8/4/2020).

Kiai Pengasuh Ponpes Al Maaba di Mojokerto ini menjelaskan, hukum memulasarakan, menyalati dan mengubur jenazah dalam ajaran Islam adalah fardu kifayah. Sehingga saat jenazah kasus Corona telah ditangani tim medis sampai pemakamannya, maka umat Islam yang lain sudah bebas dari kewajiban.

“Kalau jenazah sudah dirawat tim medis dengan peralatan yang memadai, maka yang lain tidak lagi mempunyai kewajiban ikut memakamkan,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Kiai Zuhri, masyarakat tidak wajib ikut memakamkan jenazah tetangganya yang meninggal karena virus Corona. Namun dia menegaskan, masyarakat tidak boleh menolak pemakaman jenazah kasus Corona.

Karena dalam ajaran Islam menolak pemakaman jenazah hukumnya haram. Terlebih lagi jenazah kasus Corona yang akan dikubur sudah diperlakukan dengan prosedur yang ketat. Sehingga aman, baik bagi lingkungan maupun warga di sekitar pemakaman umum.

“Masyarakat menolak pemakaman jenazah Corona kan karena khawatir tertular. Menolak pemakaman jenazah jelas hukumnya haram. Melakukan yang haram tidak boleh hanya berdasarkan dugaan atau kekhawatiran saja. Dugaan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menolak jenazah Corona. Sementara menolak jenazah sudah yakin hukumnya haram,” tegasnya.

Kiai Zuhri mengajak masyarakat menghormati jenazah kasus Corona. Karena COVID-19 bukanlah aib. Menurut dia, penderita Corona yang meninggal dunia jutstru tergolong mati syahid. Sehingga wajib untuk dihormati.

“Rasulullah SAW mengajarkan, orang yang meninggal karena wabah, termasuk wabah Corona itu mati syahid, mati mulia, bukan aib. Sehingga patut dihormati dan jangan ditolak pemakamannya. Penolakan jenazah itu berlebihan, akan meninggalkan dendam sosial,” cetusnya.

Terkait adanya penyiapan lahan pemakaman khusus jenazah kasus COVID-19 oleh Pemprov Jatim, Kiai Zuhri berharap tidak malah membuat masyarakat menolak pemakaman. Karena dia menilai, penyiapan lahan tersebut sebagai langkah antisipasi Pemprov Jatim saat terjadi kondisi darurat.

“Pemakaman khusus itu menjadi alternatif untuk kondisi darurat. Kalau segala upaya sudah mentok, kebijakan pemerintah harus mengambil langkah yang maslahah buat masyarakat,” tandasnya.

Salah satu lahan yang disiapkan untuk pemakaman khusus jenazah kasus COVID-19 berada di Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Lahan seluas 100 meter persegi itu milik Perhutani RHP Kemuning BKPH Kemlagi. Lahan tersebut diperkirakan bisa untuk mengubur 40 jenazah.

Namun, penetapan lahan tersebut sebagai pemakaman khusus jenazah kasus Corona masih menunggu survei tim dari Pemprov Jatim. Jika disetujui, barulah Pemkab Mojokerto melakukan sosialisasi ke warga yang tinggal di sekitar lahan.(iwd/iwd)

 

Sumber: news.detik.com/jawatimur