Bansos Disunat, Mat Muchtar Akan Kawal Terus Koruptor Hingga Masuk Bui

0
620

Surabaya, (GerakJatim.com) – kasus pencurian dana bantuan dari Pemprov ke masyarakat yang di kelola pendamping PKH dan pelaksana E warung Lavender hingga saat ini tak ada tindakan hukum, bahkan terkesan beberapa Oknum yang nyaring menyuarakan pencurian ini seperti hilang di telan bumi.

Dugaan akan upaya pengondisian agar kasus ini tak menuju jalur hukum semakin menguat setelah sering diadakan oleh Lurah Sidotopo wetan, LPMK serta TKSK Kecamatan.

Saat di konfirmasi awak media Indah ketua LPMK Mengatakan, pihaknya meminta pendamping PKH mengembalikan dana yang sudah di korupsi kepada masyarakat langsung, bahkan ada temuan baru Bu Sri TKSK kecamatan Kenjeran mendapatkan bagian 850.000 per wilayah dan sekali bansos di distribusikan, serta menunggu hasil rapat internal lurah bersama pendamping PKH  dan TKSK Kecamatan.

Menurut Mat Muhtar Selaku RW 04 serta salah satu tokoh masyarakat di bulak banteng mengatakan,”Disini jelas bahwa Indonesia negara hukum, jadi pengembalian dana yang di curi itu tidak bisa melepaskan para terduga koruptor untuk lepas dari jeratan hukum, hal ini harus di tindak tegas oleh aparat hukum bahkan saya siap turun untuk membuat Laporan hingga menjerat para pelaku ke dalam jeruji besi” tegasnya.

“Dimana kita tahu bahwa pendistribusian bantuan tersebut melibatkan pendamping PKH sebagai penginputan data PKM dan pengawasan dalam segala aspek penyaluran bantuan tersebut, serta e warung yang mendistribusikan harus sesuai peraturan pemerintah, jika disini ada penyelewengan maka kedua belah pihak harus di audit dan di geledah oleh pihak yang berwajib” tegas mat Muhtar

Mat Muhtar salah satu tokoh masyarakat yang berhasil menutup Doli bersama walikota Surabaya Bu Risma pada 2014 silam.

Mat Muchtar RW 04

“Saya tegaskan tidak ada toleransi bagi para pelaku kejahatan, saya sudah kordinasi dengan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Ganis Setyaningrum. Apa yang kita lakukan hari ini harus menjadi contoh bagi penerus kita, maka kita harus berantas para koruptor tersebut” tegas Mat Muhtar.

Dimana kita ketahui pasal untuk para koruptor sudah jelas di tuangkan dalam Aturan soal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2.

Pasal 2 tersebut mengatur hukuman bagi koruptor, di mana hukuman mati menjadi salah satu opsinya. Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.(Red)