Jeje DPRD Surabaya Dari Fraksi PAN, Kritik Viralnya Berita Dugaan Penyelewengan Penyaluran Bantuan Bagi Masyarakat

0
215

Surabaya, (GerakJatim.com) –¬†Viralnya Pemberitaan akan pendistribusian bantuan sembako dari Dinsos pemprov yang di bagikan di satu satu rumah warga Mendapatkan tanggapan dari sekertaris fraksi PAN-PPP sekaligus anggota DPRD Surabaya komisi D, Juliana Evawati yang akrab disapa Ning Jeje (30/06/2020).

Saat di hubungi awak media Jeje menjelaskan, bantuan di masa Covid-19 ini terbagi dalam beberapa jenis, ada bantuan pangan non tunai (BPNT) yang di salurkan melalui Himbara bank BNI arahnya e-warung serta Mendapatkan bantuan dari provinsi Bantuan tunai sebanyak 45000 KK per KK 200 yang di keluarkan oleh bank Jatim melalui undangan dari dinsos kelurahan seharusnya langsung ke masyarakat nya untuk yang mengambil serta ada bantuan suplemen untuk terdampak Covid senilai Rp 100 ribu yang di rupakan sembako.

” Bantuan provinsi yang senilai 200 ribu itu di salurkan di bank Jatim dan hanya bisa di ambil langsung oleh penerima manfaat melalui Undangan, namun untuk Segala Pendistribusian bantuan BPNT maupun suplemen senilai 100 ribu berbentuk sembako tersebut harus di lakukan di E-warung, jika terjadi pendistribusian di salah satu rumah warga dan bukan di E-warung itu harus di pertanyakan dasarnya ke pihak Dinsos” kata Jeje.

 

” Segala bantuan Seharusnya langsung kepada masyarakat, tidak ada pendamping untuk mengambilkan bahkan mensub itu, pendamping itu hanya bertugas membantu masyarakat yang kesulitan dalam proses pencairan bantuan tersebut, itu yang di sampaikan oleh Dinsos kepada kami selaku DPRD kota Surabaya” imbuh Jeje.

” Dinsos harus melakukan pengawasan secara langsung , karna data mutlak dari dinsos, di sub kelurahan, kelurahan hanya bertugas membagikan ke masyarakat, BPNT dan bantuan provinsi adalah bantuan yang berbeda seharusnya juga di awasi oleh pendamping yang berbeda agar tak terjadi penyelewengan” Tegas anggota DPRD Surabaya termuda.

Penimbunan di salah satu pendamping PKH kenapa bisa karna hal ini harus di ambil oleh Penerimanya langsung, apakah ada kuasa atau gimana.(Dedi/Red)