Pendistribusian Bantuan Masyarakat Di Korupsi, Ketua LPMK Pasang Badan Akan Laporkan Kepolisi

0
375

Surabaya, (GerakJatim.com) – Beredarnya berita oknum pendamping PKH di kelurahan Sidotopo Wetan yang korupsi anggaran bantuan BPNT dan Bantuan suplemen senilai Rp 100 ribu dari Dinsos pemprov membuat ketua LPMK kelurahan Sidotopo Wetan Geram dan akan laporkan Oknum tersebut.

 

Sudah lebih dari sepekan pemberitaan oknum pendamping PKH yang menyunat anggaran untuk penerima manfaat terdampak Covid-19, namun tak ada klarifikasi terkait selisih anggaran 23000 per orang yang telah di sunat oleh oknum tersebut, bahkan terkesan meremehkan dari pihak yang terkait.

 

Bahkan LPMK, RW dan tokoh masyarakat sempat memberikan jalan musyawarah mufakat, dimana Jumat malam di adakan rapat bersama , LPMK, seluruh RW, tokoh masyarakat dan para pendamping PKH serta TKSK kecamatan Kenjeran.

Namun upaya tersebut tak di hiraukan, sehingga rapat di akhiri dengan kekecewaan dan kegeraman seluruh RW hingga meminta LPMK untuk melaporkan oknum tersebut ke polres pelabuhan Tanjung perak besok sabtu, guna di lakukan audit dan di proses secara hukum.

 

Indah Ketua LPMK kelurahan Sidotopo Wetan Mengatakan, akan terus berjuang untuk memberikan efek jera agar budaya sunat menyunat hak warganya bisa bersih di wilayah Sidotopo Wetan Surabaya, Jumat (10/07/2020).

 

“Kami akan pasang badan untuk melaporkan Oknum yang telah menyunat hak warga saya, bahkan usai di beritakan oknum pendamping PKH memanggil beberapa warga dan memberikan 5 butir telur serta memaksa warga untuk tanda tangan surat pernyataan” kata indah

 

” Jelas hal ini tak etis, jika memang mau mengembalikan hak warga seharusnya di adakan Undangan ke semua data penerima manfaat dan di bagikan, bukan manggil beberapa warga dan terkesan ketakutan karna ketahuan belangnya” imbuhnya.

 

“LPMK hanya ingin para oknum pendamping PKH ataupun yang terlibat korupsi hak warga mengembalikan semua yang sudah di ambilnya sejak pembagian BPNT dan suplemen terdampak Covid-19 secara gentelman, yaitu dibagikan seperti pembagian bantuan sebelum nya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dipecat agar tak terulang hal seperti ini, seorang yang tak amanah tak pantas untuk mengemban tugas ini” tegas Indah

 

Indah menegaskan sudah tak ada itikad baik untuk mengembalikan semua hak rakyatnya, LPMK siap tempuh jalur hukum dengan melaporkan oknum tersebut kepada ombudsman dan pihak yang berwajib.

 

“Bukti dan saksi sudah lengkap ada di kami tinggal kami jalan jika dalam 1x 24 jam tak ada itikad baik dari oknum tersebut, dengan memberikan 5 butir telur bukan berarti dia lepas dari hukum karna koruptor harus tetep jalankan proses hukum yang berlaku” pungkasnya.(Zi/Red)