Peserta UTBK Wajib Rapid Tes, Mila Tegaskan Ini Aturan Sesat Serta Langgar Wewenang

0
193

Surabaya, (GerakJatim.com) – Surat edaran Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mewajibkan seluruh peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menunjukkan hasil rapid test corona (Covid-19) sebagai syarat mengikuti ujian.

Hal ini mendapat sorotan bahkan kritik keras oleh salah satu aktivis Surabaya Mila Machmudah,” saya merasa prihatin dan akan melaporkan walikota atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai walikota jika  aturan tersebut tidak di cabut, karna tidak ada landasan hukum nya serta menyerang psikis calon peserta” kata Mila

” Aturan tersebut tidak ada landasan hukum nya karena UU yang diatasnya tidak sama sekali mengatur hal demikian” kata mila saat di hubungi redaksi GerakJatim.com

” Rapid Test sendiri tidak bisa menjadi rujukan bahwa yang reaktif pasti positif dan yang non  reaktif pasti negatif karena yang ditest di rapid test adalah reaksi antibodi bukan keberadaan virus itu sendiri. Dengan kata lain sesungguhnya hasil rapid test sama sekali tidak signifikan dengan alasan Pemkot demi keselamatan masyarakat, kecuali bila itu Swab Test” jelas Mila

Di dalam Perwali tentang Pedoman Normal Baru di Surabaya yang wajib melakukan Test adalah mereka yang ada dalam penyelidikan epidemiologi alias contact tracing.

Mila mempertanyakan Anggaran APBD Surabaya terkait Covid-19 yang di pegang Bappeko.

” Surat Walikota wajib rapid test peserta ujian UTBK SBMPTN 2020 adalah kebijakan sesat apalagi peserta harus membayar bea rapid test nya. Pemaksaan ini bisa diduga bahwa Walikota menjadi makelar rapid test mengingat sebelumnya Pemkot Surabaya juga meminta donasi kepada ASN Puskesmas dan RSUD. Sebenarnya dimana APBD Surabaya terkait Covid-19 yang dipegang Bappeko” pungkas Mila.(Zi/Red)