Ribuan Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak Omnibus Law

0
196
Massa buruh dan Mahasiswa bergabung untuk menolak Omnibus Law. Foto: Andri GerakJatim

Surabaya,(GerakJatim) – Ribuan massa yang akan menolak Omnibus Law sudah mulai memadati jalanan Bundaran Waru dari arah selatan barat dan timur Sidoarjo. Mereka datang sekitar pukul 12.45 WIB dari berbagai elemen buruh FSKEP-KSPI, SPSI, FSPMI dan beberapa elemen lainnya Rabu 11/3/2020

Pantauan dilokasi, massa yang datang dari berbagai daerah ini tengah berhenti di depan Mal Cito Surabaya. Rencananya mereka akan menggelar aksi di sekitaran Bundaran Waru.

Sementara di sisi barat massa aksi sudah berhenti dan memadati jalanan di bawah flyover jalan tol. Aksi ini juga diikuti oleh para mahasiswa. Sementara aparat kepolisian sudah Siap Siaga menunggu kedatangan para Demonstran sejak pukul 09.00 WIB.

Ketua FSKEP, Sunandar mengatakan bahwa memang aksi ini diagendakan di sekitaran Bundaran Waru karena dianggap sebagai tempat yang strategis untuk menyampaikan aspirasinya, baik ke pemerintah maupun ke masyarakat. Aksi ini dinamai Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL).

“kami menolak dengan tegas Omnibus Law karena di dalamnya ada poin-poin yang mendegradasi hak-hak buruh. Aksi yang kami lakukan ini supaya bisa di dengar pemerintah pusat yg saat ini akan membahas rapat paripurna awal omnibus Law,” ujarnya Sunandar.

Masih kata Sunandar di Jatim hari ini melalui supersemar merupakan momen yang sangat penting baik bagi mahasiswa, masyarakat dan lembaga bantuan hukum yang ada di Jawa timur Bersama GETOL elemen masyarakat serentak melakukan aksi Demo agar pemerintah mempertimbangkan Pasal-pasal di Omnibus Law.

Pemerintahan Jokowi dan DPR RI agar betul-betul mempertimbangkan pasal-pasal di omnibus Law. Yang pertama di RUU sudah jelas menghilangkan prinsip jaminan pendapatan yang berbicara UMK akan dihilangkan diganti dengan upah minimum provinsi dan upah kesepakatan

“kalau ditetapkan upah kesepakatan akan jadi persoalan yang tidak ada jaminan. Kalau upah minimum provinsi ditetapkan kita bisa dibayar Rp1,7 Juta sementara upah kita sekarang Rp4,2 Juta. Kemudian untuk jaminan sosial tidak ada yang dapat di karena rata-rata di dalam omnibus law terkait tentang akan menjadi pekerja tetap pun tidak ada yang ada hanya pekerja kontrak saja,” Tambah Sunandar.

Sunandar menambahkan secara otomatis apabila tak ada jaminan pekerja tetap maka masa depannya berpengaruh pada ruang lingkupnya untuk berserikat.

“Hari ini cuman pemanasan di Jawa TimurĀ  dan serentak di seluruh Indonesia, semuanya hari ini bergerak karena menyangkut masa depan. Bilamana suara kami tidak didengarkan kami akan bikin gerakan yang lebih besar,” pungkasnya.

Jurnalis Andry/GerakJatim